Produk Hukum Berkaitan dengan konstruksi,bangunan dan jalan

Undang-undang
UU No.06 Tahun 2017 tentang Arsitek
UU No.02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (mencabut UU no.18 Tahun 1999) atau di SINI
UU No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran atau di SINI
UU No.01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan
UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Perpu no. 1 Tahun 1997 tentang Pengangguhan mulai berlakunya UU no.21 Tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
Peraturan Pemerintah
30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
PP no. 02 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri dan Penjelasan
PP no. 79 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas PP no. 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, perubahan pertama PP no. 59 Tahun 2010
PP no. 2 tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir
PP no. 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
PP no. 8 tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
PP no. 38 Tahun 2011 tentang Sungai
PP no. 37 Tahun 2011 tentang Forum lalu lintas dan angkutan jalan
PP no. 92 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas PP no. 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi
PP no. 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP no. 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi
PP no. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan
PP no. 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas PP no. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi
PP no. 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
PP no. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
PP no. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU no. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
PP No. 40 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PP no. 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (telah dibatalkan PP No. 15 Tahun 2005)
PP No. 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Perubahan Pertama: PP no. 4 Tahun 2010, Perubahan kedua: PP no. 92 tahun 2010
PP No 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
PP No. 40 Tahun 1996: Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
Peraturan Presiden Republik Indonesia
Perpres No. 148 Tahun 2015 tentang Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Perpres No. 30 Tahun 2015 tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Perpres No. 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Perpres No. 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Perpres No. 70 tahun 2012: Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, perubahan pertama 35 Tahun 2011, dan Penjelasan Perpres no. 70 tahun 2012
Perpres No. 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS)
Perpres No. 73 Tahun 2011: Pembangunan Bangunan Gedung Negara
Perpres No. 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
Perpres No. 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasaam Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
Perpres No. 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Surabaya-Madura
Perpres No. 3 Tahun 2008 tentang Pencabutan Keppres No. 14 Tahun 1981 tentag Penggunaan sebagian dari pendapatan tol pada pintu gerbang menuju/dari Taman Miniatru Indonesia Indah dan Arena Pramuka Cibubur
Perpres No. 103 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerinatah untuk Pembangunan Proyek NOmorail Jakarta
Perpres No. 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara
Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres no. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Perpres no. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
Perpres no.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Keputusan Presiden Republik Indonesia
Keppres no. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan
Peraturan Menteri Ristek dan Dikti
Peraturan Menteri Ristek dan Dikti no.35 Tahun 2016 tentang Program Profesi Insinyur
Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan No.38/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Resiko atas Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Menteri Keuangan No.3/PMK.O1/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Resiko Atas Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/PRT/M/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.07/PRT/M/2012 tentang Penyelenggaraan Penelitian, dan Pengembangan di Bidang Jalan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.04/PRT/M/2012 tentang Tatacara Pengawasan Jalan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.3/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.02/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelelenggaraan Jalan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perncanaan Teknis Jalan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.13 /PRT/M/2011 tentang Tatacara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstrusksi dan Jasa Konstruksi
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.06/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Ijin Perwakilan Badan Usaha Jasa Kontruksi Asing
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 02/PRT/M/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12/PRT/M/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol yang Dibiayai oleh Badan Usaha
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengusahaan Jalan Tol
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.01/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.27/PRT/M/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12/PRT/M/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol yang Dibiayai oleh Badan Usaha
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.04/PRT/M/2007 tentang Tata Cara Penggunaan Dan Bergulir pada BLU- BPJT untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.02/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Teknis Pemeliharaan Jalan Tol dan Jalan Penghubung
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.01/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Teknis Penelitian, Pengembangan dan Pemberdayaan Jalan Tol
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 28/PRT/M/2006 tentang Perizinan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.27/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2006 tentang Wewenang dan Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol Pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.10/PRT/M/2006 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 603/PRT/M/2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana Dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.392/PRT/M/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.207/PRT/M/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.370/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Gol Jenis Kendaraan Bermotor pada Ruas Jalan Tol yang sudah Beroperasi dan Besarnya Tarif Tol pada Beberapa Ruas Jalan Tol
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.369/KPTS/M/2005 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum
Edaran Menteri PU no. 10/SE/M/2012 tentang Pemberlakuan SBU, SKA dan SKT pada Pelaksaaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi serta Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi untuk T.A.2013
Edaran Menteri PU no. 07/SE/M/2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elekronik ( e-Procurement)
Edaran Menteri PU no.03/SE/M/2010 tentang Perubahan Surat Edaran Nomor 12/SE/M/2009
Edaran Menteri PU no 12/SE/M/2008 tentang Peningkatan Penerapan SE Menteri PU Nomor 21/SE/M/2007 dan Lampiran
Edaran Menteri PU no. 13/SE/M/2006 tentang Persyaratan Perusahaan Asing dalam Mengikuti Proses Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia
Keputusan Menteri Pehubungan
Keputusan Menteri Perhubungan No KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Jalan
Keputusan Pemukiman Dan Prasarana Wilayah
Keputusan Menteri Kimpraswil No.354-KPTS-M-2001 tentang Kegiatan Operasi Jalan Tol
Keputusan Menteri Kimpraswil No.353-KPTS-M-2001 tentang Ketentuan Teknik, Tata Cara Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Tol
Keputusan Kepala Badan Pengaturan Jalan Tol (BPJT)
Keputusan Kepala BPJT No.16-KPTS-BPJT-2008 tentang Master Plan Tempat Istirahat Dan Pelayanan Pada Jalan Tol
Keputusan Kepala BPJT No.03-KPTS-BPJT-2006 tentang Pedoman Pemantauan Dan Penilaian Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol
Keputusan Gubernur
Surat Keputusan No. 598 Tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi untuk Jalur Enam Ruas Jalan Tol dalam Kota